pemerintah melakukan pemadaman listrik secara bergilir semata mata untuk

Pemadamanini dilakukan lantaran adanya gangguan pada salah satu mesin di PLTD Weda, yang menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan daya sebesar 200 KW. Kepala PLN Weda Ahmad Zulfikar mengatakan, pemadaman bergilir ini berlaku untuk Wilayah Weda, Weda Tengah, Weda Utara dan Weda Timur. Terhitungsejak 21 Februari hingga 1 Maret 2015 seluruh warga Bali harus merasakan gelapnya malam tanpa lampu selama satu hingga dua jam secara berkal Bali Krisis Energi: Pemadaman Listrik Dilakukan Secara Bergilir - Kompasiana.com Untukitu, PLN melakukan pemadaman bergilir pelanggan di atas 23000 VA dan pelanggan umum di beberapa desa, kelurahan selama enam jam. Berdasarkan informasi dari PLN, jadwal pemadaman listrik mulai pukul 17.00 WIB sampai 22.00 WIB di antaranya Desa Selat Baru, Berancah, Bantan Tengah, Teluk Papal, Mentayan, Ulu Pulau dan sekitarnya. Dilansirdari Ensiklopedia, pemadaman listrik secara bergilir merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menghemat penggunaan energi listrik. salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik adalah mematikan lampu sebelum tidur. [irp] Pembahasan dan Penjelasan BEIJING- Pemerintah China memutuskan untuk melakukan pemadaman listrik secara bergilir di Beijing dan Shanghai, kota metropolitan yang berpenduduk 48 juta orang. Pasalnya, negara tersebut berjuang mengatasi kekurangan listrik, yang akhirnya melumpuhkan pabrik-pabrik utama dan menimbulkan ancaman lebih lanjut terhadap ekonomi.. Kantor State Grid Corp of China di Beijing mengatakan akan Vay Tien Online Me. Jakarta - Beberapa hari yang lalu masyarakat dikagetkan dengan adanya kabar bakal ada pemadaman listrik bergilir hingga Maret 2021. Kementerian ESDM pun berbicara mengenai isu pemadaman listrik bergilir ini awalnya dihembuskan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. Dia mengatakan penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir adalah masalah pasokan batu bara yang terhambat. Penyebabnya mulai dari harga batu bara yang tinggi hingga faktor cuaca yang menimbulkan bencana banjir di Kalimantan Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana membenarkan terkait adanya kendala dari sisi pasokan batu bara. Dia menjelaskan batu bara memang masih memiliki peran besar dalam pasokan listrik di Indonesia khususnya di wilayah Jamali Jawa, Madura dan Bali. "Sebagai contoh sistem Jamali, ukurannya bagaimana beban puncak terjadi. Beban puncaknya rata-rata berkisar 25 GW. Kurang lebih batu bara berkontribusi 65%, atau 16 GW-nya batu bara," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Rabu 27/1/2021.Pada dasarnya pemerintah sudah mewajibkan DMO atau pasokan batu bara untuk dalam negeri sekitar 25% dari produksi yang utamanya untuk pembangkit listrik. Jika target produksi batu bara nasional 550 juta ton maka sekitar 137 ton batu bara untuk pembangkit listrik dalam jatah pasokan sebesar itu seharusnya tidak menjadi masalah. Namun faktor cuaca ekstrem dengan curah hujan yang tinggi menghambat pasokan batu bara dalam negeri."Ada kejadian yang di luar kebiasaan, bukan mau menyalahkan cuaca. Ke depannya harus diantisipasi cuaca sgt pengaruhi suply batu bara," hujan yang tinggi menyebabkan banjir di sebagian wilayah di Kalimantan, termasuk lokasi tambang batu bara. Dengan begitu produksi batu bara menurun. Bahkan menurut Rida tambang batu bara saat ini berubah menjadi sebuah itu, faktor banjir di Kalsel juga menghambat pengiriman batu bara ke pelabuhan. Selain itu hujan besar disertai angin juga menghambat pelayaran kapal tongkang pengangkut batu bara di pelabuhan."Karena anginnya membuat ombak tinggi maka izin untuk berlayar, walaupun batu bara sudah di pelabuhan, di kapal tongkang, izin ditahan untuk keselamatan. Sempat kejadian angin kencang, ngumpet di pulau-pulau kecil berlindung sampai aman," pengiriman batu bara menggunakan kapal tongkang dari Kalimantan membutuhkan waktu 4 hari. Namun karena cuaca pengiriman bisa memakan waktu lebih dari seminggu. Hal itu membuat stok di PLTU berkurang drastis dari yang tadinya 18 hanya itu, pengangkutan batu bara menggunakan kapal tongkang membuat batu baranya terkena hujan. Alhasil setibanya di pelabuhan batu baranya cenderung lengket dan menempel satu sama lain. Sehingga membuat kualitas batu bara menjadi menurun."Artinya kemampuan pembangkit jadi turun, ada penurunan kapasitas. Untuk memenuhi kebutuhan makanya dia ambil stok yang ada sehingga menggerus. Semuanya berdampak pada berkurangnya stok," tutupnya. das/dna Jakarta - Kementerian ESDM mengakui adanya ancaman pemadaman listrik bergilir. Meski begitu pemerintah sudah menyiapkan mitigasi untuk menghindari terjadinya pemadaman listrik satu penyebab utama dari ancaman pemadaman listrik bergilir adalah terhambatnya pasokan batu bara untuk PLTU milik PLN. Penyebabnya cuaca ekstrim seperti curah hujan tinggi yang membuat produksi batu bara ditambah terganggu, hingga terjadinya banjir di Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, saat ini stok batu bara di PLTU sudah mulai berkurang karena tersendatnya pengiriman. "Jangan-jangan besok luasa kalau stok ini nggak ada, maka kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Seperti yang beredar terjadi pemadaman. Tujuan kita adalah menjamin tidak adanya pemadaman," tuturnya dalam konferensi pers virtual, Rabu 27/1/2021.Rida mengatakan, pemerintah sebenarnya sudah mengingatkan kepada PLN untuk mengamankan pasokannya agar tak terjadi pemadaman listrik. PLN pun sudah melakukannya, namun cuaca ekstrem yang terjadi diluar prediksi. Oleh karena itu pemerintah sudah menyiapkan 6 langkah menjaga reliability dari PLTU. "Jangan sampai PLTU-nya ngambek. Kita sudah amankan supply chain malah PLTU-nya ngambek. Nah kita minta mereka pastikan PLTU-nya reliable," terang pemerintah meminta para Independent Power Producer IPP atau pembangkit listrik milik swasta untuk memaksimalkan produksinya. Sebab rata-rata stok batu bara milik IPP sekitar 25-30 hari, lebih tinggi dari rata-rata stok PLN 15 hari. Stok milik PLN itu pun rata-rata sudah mulai melakukan optimasi stok. PLN diminta menggenjot produksi PLTU yang memiliki stok masih banyak, sambil menunda produksi pembangkit yang stoknya sudah menipis."Misalnya PLTU 1 punya stok 15 hari, yang satu lagi 5 hari, ya kita utamakan yang 15 hari dulu untuk beroperasi, yang satu nunggu. Lalu ada pengiriman batubara yang tadinya ditujukan untuk pembangkit A, tapi kebetulan di pembangkti A stocknya masih 15 hari dan di pembangkit yang satunya tinggal 4 hari, itu dioper ke yang 4 hari dulu. Jadi mengatur produksi listrik berdasarkan ketersediaan stock," memaksimalkan penggunaan gas untuk pembangkit listrik. Mitigasi itu dilakukan jika seluruh pasokan batu bara untuk pembangkit terlambat datang secara serentak. Lalu jika penggunaan gas sudah maksimal, maka pilihan terakhir menggunakan BBM untuk pembangkit listrik."Jadi kalaupun gasnya sampai mentok maksimum kapasitasnya masih kurang juga memenuhi kebutuhan pemakaian kita, maka dengan sangat sangat sangat terpaksa, kita bakar BBM. Kenapa sangatnya 3 kali karena BBM itu sangat mahal dan akan meningkatkan biaya operasi, jadi itu opsi terakhir," kata dalam rangka menjamin kualitas, jika dimungkinkan pengiriman batu bara akan dilakukan dengan oleh kapal vessel. Namun sayangnya belum tentu semua pelabuhan memiliki fasilitas yang bisa disandari oleh kapal menjelaskan, kapal vessel memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan kapal tongkang. Kapasitas vessel jauh lebih besar yakni hingga 62 ribu ton, sedangkan tongkang hanya 7 ribu ton. Selain itu kapal vessel juga bisa mengangkut batu bara secara tertutup dibandingkan tongkang yang terbuka. Sebab air hujan membuat batu bara menjadi lengket dan menempel satu sama lain. Hal itu membuat kualitas batu bara menurun saat dibakar keenam untuk mencegah pemadaman listrik adalah dengan melakukan penjadwalan ulang waktu perawatan pembangkit listrik. Setiap pembangkit yang sudah masuk jadwal perawatan rutin akan digeser agar pembangkit itu tetap bisa beroperasi. das/dna - Jakarta, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak PT PLN Persero untuk menjaga stabilitas operasi ketenagalistrikan bagi masyarakat, meskipun harga batu bara internasional naik. Mulyanto menolak kenaikan harga batu bara dijadikan alasan bagi PLN untuk melakukan pemadaman listrik secara bergilir hingga Maret 2021. "Kenaikan harga batu bara internasional terdongkrak naik, tentu akan diikuti dengan kenaikan HBA harga batu bara acuan, yang diterbitkan pemerintah. Sudah barang tentu PLN akan mengacu pada HBA. Ini kita pahami bersama. Namun apakah kenaikan HBA akan langsung berdampak pada pemadaman bergilir?” jelas Mulyanto dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi pada Kamis 28/1/2021. Dikatakanya, dalam rapat Panja Listrik beberapa waktu lalu, dirinya tidak melihat adanya keluhan PLN atas kondisi tersebut pemadaman bergilir dikarenakan kenaikan harga batu bara internasional. Menurutnya, kebijakan pemadaman listrik bergilir ini biasanya dilakukan karena faktor kekurangan pasokan, perbaikan dan perawatan, serta kalau ada keperluan lain yang mendesak. "Dalam rapat Panja waktu itu PLN tidak menyebut akan melakukan pemadaman listrik bergilir kalau harga batu bara naik. Karena itu kami minta PLN tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai isu pemadaman listrik secara bergilir terus berkembang di saat masyarakat masih kesulitan akibat pandemi Covid-19," tegasnya. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif menetapkan harga batu bara acuan per-Januari 2021 menjadi 75,84 dolar Amerika Serikat per ton. HBA Januari 2021 ini naik 16,19 dolar Amerika Serikat per ton atau naik 27,14 persen dibanding harga Desember 2020 yang masih berada di level 59,65 dolar Amerika Serikat per ton. "Kenaikan harga batu bara ini pasti akan mempengaruhi besaran harga dan kapasitas produksi listrik. Namun kami minta kepada PLN untuk melakukan upaya efisiensi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal," tandasnya. Jakarta - Masyarakat Peduli Listrik MPL sejak 2 April 2016 sampai 28 Mei 2016 melakukan investigasi terkait masih seringnya pemadaman listrik bergilir di Kepulauan Sumatera. Hasilnya, ditemukan sejumlah faktor yang menyebabkan pemadaman listrik terus berlangsung. Terutama, yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau. Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Listrik MPL, Tomy Radja, menjelaskan, sedikitnya ada enam permasalahan terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Sumatera. Pertama, lantaran kurangnya jumlah pembangkit listrik baik tenaga uap, air, dan diesel sebagai sumber energi listrik bagi masyarakat di wilayah tersebut. Yang kedua, pembangkit yang telah selesai dibangun tidak dapat menjadi sumber pasokan karena energi yang dihasilkannya tidak bisa didistribusikan ke gardu induk GI milik PT. PLN Persero. Ketiga, jikapun GI sudah mendapat pasokan dari pembangkit, ternyata listrik masih juga tidak bisa tersalur ke konsumen PT. PLN Persero baik yang rumah tangga, perkantoran, sarana perekonomian maupun industri karena masih kerap timbul persoalan pertanahan dalam kaitan pengadaan tanah untuk alokasi tapak tower sampai pada lahan right of way RoW atau jalur bebas di bawah saluran transmisi. Keempat, persoalan hukum yang timbul dari kontrak-kontrak PT. PLN Persero dengan pihak lain juga memegaruhi terjadinya pemadaman. Walau jumlahnya tidak terlalu signifikan, namun tetap memberikan implikasi. Persoalan tersebut mencuat ke publik dan ditemukan di Pulau Nias. Kemudian yang kelima, ketidaksiapan PT. PLN Persero dan rekanannya merealisiasikan rencana pembangunan yang sudah dirancang terkait pendisribusian energi dalam kurun 10 tahun terakhir. Keenam, struktur PT. PLN Persero yang teramat berjenjang menjadikan Badan Usaha Milik Negara BUMN ini tidak berbeda dengan struktur dalam suatu kementerian. Hal ini menambah parah persoalan di atas. Saat PT. PLN Persero menghadapi banyak persoalan pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia khususnya di Sumatera. "Idealnya sesuatu struktur menjadi mesin pencari solusi yang dihadapi organisasinya, bukan malah sebaliknya. Namun hal itu tidak terjadi dalam tubuh BUMN yang bersifat melayani publik sekaligus mencari keuntungan," kata Tomy Radja, Selasa 31/5. Namun, menurutnya, nilai lebih PT. PLN Persero mulai terlihat perlahan pascakepemimpinan Dahlan Iskan. Walau Dirut PT. PLN Persero Sofyan Basir belum melakukan reorganisasi untuk merampingkan strukturnya, namun pengalamannya dalam bidang perbankan menambah nilai positif performa BUMN. "Walau masih terlihat masalah pertanahan menjadi persoalan yang jamak seperti sebelumnya, namun penanganannya cenderung terlihat lebih moderat," ucapnya. MPL sendiri melihat, saat ini Sofyan Basir Sudah mengandalkan pendekatan terstruktur untuk mendukung program PT. PLN Persero. Bisa terlihat dari kemampuannya memengaruhi lahirnya keputusan berupa Peraturan Presiden Perpres nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Di kalangan masyarakat kelistrikan, lahirnya keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dalam hal ini presiden dan PT. PLN Persero memiliki visi dan misi yang sama dalam penanggulangan dan upaya pengantisipasian pemadaman-pemadaman listrik di Indonesia. Implementasi dari kejelian jajaran direksi BUMN itu, terlihat diformulasi di lapangan. Percepatan atas proyek-proyek yang mangkrak sejak 2008 ditangani dengan cepat. "Kecepatan itu terlihat ketika wilayah Kabupaten Meulaboh berhasil mendapat penenambahan pasokan energi listrik. Lantas diikuti dengan persiapan akhir untuk sebagian wilayah di Provinsi Kepulauan Riau yang sudah mendekati berhasil memproduksi sumber energi listrik namun masih terkendala dalam pendistribusiannya," kata Tomy. Kedua contoh tersebut menandakan bahwa jajaran anak buah Sofyan Basir yang bertanggung-jawab untuk pembangunan di Sumatera memiliki kemampuan di atas rata-rata pegawai PT. PLN Persero saat ini. "Mereka terlihat paham terkait perlunya pencapaian untuk menggapai pemenuhan tingkat kebutuhan listrik untuk menanggulangi persoalan pemadaman-pemadaman seperti selama ini," ucapnya. Menurutnya, yang perlu diperhatikan secara lebih khusus lagi oleh jajaran PT. PLN Persero dan pemerintah pusat adalah, ternyata mayoritas kepala daerah tidak memiliki semangat yang sama dalam kaitan pembangunan dan pendistribusian energi listrik itu kepada masyarakat. "Kami cermati seakan kepala daerah itu tidak menggubris persoalan pemadaman listrik sebagai bagian dari upaya untuk mendegradasi kesejahteraan rakyatnya," ujar Tomy. Bupati dan atau wali kota seakan menganggap bahwa upaya pemenuhan hak atas energi rakyatnya hanya menjadi kewajiban dari pemerintah pusat dan PT. PLN Persero semata. Semua itu bisa dilihat bagaimana wilayah-wilayah di Kota Pekanbaru dan sebagian besar provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan yang malah melakukan tindakan kontraproduktif terhadap upaya penggapaian hak. Selain bersikap tidak perduli, kepala daerah juga terlihat tidak memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan pembangunan. Sumber Suara Pembaruan Saksikan live streaming program-program BTV di sini Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan tidak akan ada pemadaman bergilir oleh PT PLN Persero, meskipun saat ini stok batu bara dalam kondisi kritis dampak dari banjir di Kalimantan Selatan Kalsel. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Rida Mulyana menegaskan listrik akan tetap menyala. "Apakah listrik bakal padam? Nggak, Insya Allah nggak ada pemadaman listrik. Nggak ada kekurangan pasokan listrik. Tugas kita menjamin listrik tetap menyala," tuturnya saat konferensi pers, Rabu 27/01/2021. Begitu pun hingga Februari, Maret, dan seterusnya, menurutnya pihaknya tetap akan memastikan masyarakat tidak akan mengalami kekurangan pasokan listrik. Pada Februari, lanjutnya, meski PLN memerlukan tambahan pasokan batu bara sebanyak 1,2 juta ton, para produsen batu bara sudah berkomitmen untuk tetap memasok batu bara ke PLN. "Saya yakin Februari tidak akan ada krisis seperti itu, artinya listrik nyala terus," ujarnya. Rida mengatakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara akan terus mengawal mandatori pemenuhan batu bara untuk domestik atau Domestic Market Obligation DMO. Sehingga sampai Maret pun pasokan listrik akan tetap dalam kondisi aman. "Sekuat mungkin kita berusaha di tengah kondisi kaya gini lagi pandemi, listrik harus nyala terus," imbuhnya. Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ridwan Djamaluddin mengatakan berdasarkan laporan dari PLN, sampai saat ini stok batu bara untuk pembangkit listrik PLN hanya cukup untuk lima hari. Biasanya, stok batu bara PLN bisa mencapai sekitar 15 hari dan pengembang listrik swasta Independent Power Producer/ IPP mencapai sekitar 20-25 hari. "Dalam rapat terakhir kemarin, saya sudah tanya pasokan kemarin, tersedia berapa hari? dijawab Direktur Energi Primer PLN, sampai saat ini lima hari," ungkapnya. Selain pemerintah, jaminan pasokan juga disampaikan oleh pihak PT PLN Persero. Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi mengatakan, dalam mengantisipasi risiko pasokan batu bara yang terkendala, PLN berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah dan seluruh pemasok batu bara. "Untuk mengantisipasi pasokan batu bara akibat adanya bencana alam banjir yang masih terus terjadi, PLN secara intensif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah dan seluruh pemasok batu bara," tutur Agung, seperti dikutip dari keterangan resmi perseroan kemarin. Menurutnya, PLN yakin bahwa langkah koordinasi yang dilakukan didukung oleh semua pihak. Dukungan tersebut menurutnya akan berdampak pada kelangsungan dan keandalan pasokan listrik bagi seluruh masyarakat. "Kami optimis dan percaya semua pihak akan mendukung upaya PLN dalam menjamin kelangsungan dan keandalan pasokan listrik untuk memastikan kepentingan nasional dan kepentingan seluruh bangsa Indonesia," tutupnya. [GambasVideo CNBC] Artikel Selanjutnya Hore! Tarif Listrik Tak Naik sef/sef

pemerintah melakukan pemadaman listrik secara bergilir semata mata untuk